JDIH Kemenko Pangan bertugas menyediakan setiap informasi hukum di bidang pangan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, yang merupakan kategori Informasi Publik wajib. Sebagai pilar pembangunan hukum dan sarana rujukan pengambilan kebijakan, JDIH ini menjamin ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh publik. Secara khusus, JDIH Kemenko Pangan berkomitmen mengintegrasikan pengelolaan informasi hukum secara terpadu dengan JDIHN, demi mendukung tata pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus mempercepat pelayanan informasi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.